Batam ,SuaraNusantara.net – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan lima masalah utama layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2024. Rakornas tersebut berlangung di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mulai tanggal 27 hingga 29 Februari 2024.
Kelima masalah utama layanan Adminduk tersebut di antaranya alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat terbatas. Selain itu, tidak ada lagi dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk layanan Adminduk di daerah.
“Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai [infrastruktur yang sudah tua dan alat perekaman yang terbatas],” jelas Teguh dalam sambutannya di pembukaan Rakornas Dukcapil 2024 di Hotel Harmoni One & Convention Centre, Batam, Kepri, Selasa (27/2/2024).
Masalah lainnya, lanjut Teguh, dalam layanan Adminduk yaitu sebanyak 60 persen sumber daya manusia (SDM) petugas teknis layanan adalah non-PNS. Apabila akhir tahun tidak ada lagi tenaga honorer, maka eksistensi Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia sangat riskan. “Kemudian adanya masalah jabatan fungsional yang ada di Dukcapil, di mana Administrator Data Base dan Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) belum implementatif,” tukas Teguh.
Terakhir, ditambahkan Teguh, masih banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang belum memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Dinas Dukcapil.
Diketahui, Rakornas Dukcapil Tahun 2024 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (27/2/2024) malam. Sebagai apresiasi atas prestasi dan kinerja jajaran Dukcapil daerah, dalam kesempatan itu Mendagri Tito menganugerahkan Dukcapil Awards kepada sejumlah daerah dengan kinerja terbaik.
Rakornas Dukcapil di Batam ini dihadiri pejabat tinggi negara dan narasumber terkemuka. Selain Mendagri, hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ketua Komisi II DPR RI.
Turut hadir Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas; Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN; pejabat Bank Dunia; serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
Hadir pula Gubernur Kepri, unsur Forkopimda Provinsi Kepri; Pj. Wali Kota Batam; sejumlah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepri; serta para Kepala Dinas/Biro yang membidangi Adminduk provinsi dan kabupaten/kota.(SN)
